Resonansinews.com – Bontang, Penanganangan Covid-19 sudah mencapai babak akhir dengan ditandainya pembukaan portal akses masuk di wilayah kota Bontang oleh pemerintah. Penyambutan adaptasi baru mulai dipersiapkan oleh jajaran pemerintahan bontang yang diawali oleh Komisi I DPRD Kota Bontang dengan menagih laporan pertanggungjawaban relasisasi dana penangan Covid 19 dalam sidang komisi I (20/07/2020) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di ruang rapat DPRD.
Maming selaku pimpinan rapat sekaligus ketua komisi I DPRD Kota Bontang menanyakan beberapa hal terkait realisasi penanganan pandemi yang telah terjadi selama 5 bulan terakhir. Ia memfokuskan pada dana bantuan tunai dari sumber belanja tak terduga (BTT) yang dikelola oleh dinas sosial untuk membantu masyarakat kota bontang yang terdampak pandemi. Apalagi beberapa waktu terakhir ada gejolak dalam masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui Komisi I terkait dengan biaya tagihan PDAM yang besarnya dua kali lipat dari tagihan normal.
Pertanyaan maming disambut baik oleh perwakilan dinas sosial dengan memaparkan realisasi penggunaan dana BTT yang diamanahkan oleh pemerintah. Menurut Muhammad selaku kabid anggaran dinas sosial menyampaikan, realsisasi dana penanganan covid-19 di dinas sosial sudah diserap sebesar 58%.
Realisasi penyerapan dana BTT tersebut dipergunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di wilayah Kota Bontang. Selain itu, pengelolaan dana penanganan juga diarahkan kepada pembebasan sewa rusunawa kepada 169 kepala keluarga yang dijadikan sebagai tempat karantina pasien covid-19. Dana yang digunakan untuk penyewaan tersebut dijelaskan tidak berasal dari BTT yang diberikan, melainkan langsung dari pemerintah Kota Bontang sehingga dampaknya pada APBD perubahan di tahun 2020 nanti. Selebihnya, Dinas Sosial memberikan bantuan berupa sembako kepada pasien yang menjalani karantina.
Terkait sisa anggaran yang belum diserap, dinas sosial sepenuhnya meminta saran kepada pemerintah melalui Komisi I DPRD agar penggunaan sisa dana BTT penanganan covid 19 tepat sasaran. Perencanaan yang sudah di lakukan oleh dinas sosial adalah melanjutkan pemberian BLT kepada warga miskin yang terdampak pandemi. Perlunya koordinasi dan pemutakiran data BLT yang sedang diusahakan agar tepat sasaran, sehingga dinas sosial perlu waktu untuk merealisasikanya, tegas Muhammad.
Terkait pertanyaan Maming yang menyinggung kenaikan tagihan PDAM sebanya dua kali lipat dari tarif normal, Muhammad menjelaskan bahwa pihaknya tidak tahu dan bukan menjadi kewenangan lembaganya. Pihaknya hanya sebagai fasilitator terhadap dana BTT yang diamanahkan kepada dinas sosial untuk membayarkan subsidi kepada PDAM sebesar 3 miliar untuk 26 ribu pelanggan. Menurutnya, pembayaran subsisdi pelanggan PDAM sudah dilakukan sesuai data yang telah dimiliki dinas sosial. Pembayaran subsidi juga sudah dilakukan sesuai teknis yang diberikan yaitu dalam jangka 3 bulan dan tidak mengalami masalah sampai dana tersebut diserap sepenuhnya. (R2/Dwi)
